SURAT PEMBACA

Ingin Freeport Jadi Maslahat?, Kelola Sesuai Syariat

Lagi-lagi Freeport jadi bahasan panas. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa Pemerintah mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51 persen bisa jadi bermasalah. “Kontrak karya Freeport berakhir 2021 (tiga tahun lagi) dan otomatis sepenuhnya kembali ke pangkuan NKRI.

Namun, kini seolah Pemerintah akuisisi 51% saham dan perpanjang kontrak karya hingga 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp 53 Triliun. Apa yang salah?” ungkap Fahri Hamzah di akun Twitter pribadinya (Voa-islam.com,15/7/2018)

Bukan hanya PT Freeport yang menguasai tambang dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perusahaan asing seperti Conoco Philips, Chevron Pacific, Petro China, BP, Rico Resources juga Newmont juga ikut aktif mengeruknya (merdeka.com.).

Pasca Orde Baru, Pemerintah memberlakukan Otda (otonomi daerah). Walhasil, otoritas pemerintah daerah menguat, baik skala provinsi maupun kabupaten.

Satu di antara otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah ialah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Itu diberlakukan semenjak 2009. Imbasnya, jumlah IUP di NKRI meroket lebih dari 10 kali lipat alias 1.000%. Dari jumlah 900 menjadi kisaran 10.000 izin (Finance.detik.com, 27/8/2017).

Sehingga wajarlah mencuat ungkapan jika 90% sumber daya alam NKRI telah diliberalisasi oleh Asing dan Aseng. Apalagi liberalisasi dan privatisasi dimuluskan jalannya dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Ini terus berlangsung sampai rezim sekarang.

Tinjauan syariat Islam dalam Pengelolaan SDA

Islam dicipta bukan semata agama, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang paripurna. Adanya mengatur seluruh aspek kehidupan agar tunduk patuh kepada syariat Sang Pencipta.

Dalam tinjauan syariat Islam, kekayaan alam merupakan bagian dari kepemilikan umum. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk mengelolanya. Hasilnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Dengan demikian, tentu saja sebuah keharaman jika menyerahkan keberadaan sumber daya alam kepada swasta. Apalagi asing aseng yang memiliki kepentingan di negeri Muslim ini.

Adapun pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum di antaranya merujuk kepada sabda Rasulullah saw.“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.”(HR. Ibnu Majah).

Berkaitan dengan kepemilikan umum, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadist dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadist tersebut diceritakan bahwa Abyadh pernah meminta kepada Rasulullah saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah saw kemudian mengiyakan permintaan itu.

Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat yaitu Abu Ubaid, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu).” Rasululah saw. Kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR At-Tirmidzi).

Ma’u al-iddu ialah air yang jumlahnya berlimpah ruah serta mengalir terus menerus. Hadist tersebut menganalogikan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.

Dengan kandungannya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tambang itu dikategorikan sebagai milik umum. Didasarkan pada hadist ini, maka milik umum tidak dibenarkan dikuasai atau dikelola oleh individu termasuk juga swasta.

Fokus dari hadist tersebut pun bukan pada garamnya, melainkan pada tambangnya. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughmi, sebagaimana dikutip Al-‘Assal& Karim (1999: 72-73), mengatakan, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim sebab hal itu merugikan mereka.”

Demikianlah sempurnanya Islam dalam konsep pengelolaan sumber daya alam. Sebagai kaum Muslim yang beriman, tentulah konsekuensinya adalah menerapkan Islam dalam seluruh ranah kehidupan.

Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah saw. Saat kali pertama hijrah di Madinah. Selanjutnya, diterapkan pula oleh Khulafaur Rasyidin. Islam menyebar ke penjuru dunia karena dakwah diemban oleh negara. Adanya dijadikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.

Saat Islam dijadikan rujukan, berkah melimpah, mengundang rahmat bagi semesta. Begitu pun dengan kisruh PT Freeport saat ini, tentu dapat diatasi jika syariat Islam dijadikan pedoman.

“Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (As-Sunah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:59). Wallahu’alam bishowab.

Ammylia Rostikasari, S.S.
(Akademi Menulis Kreatif dan Komunitas Penulis Bela Islam)

ARTIKEL TERKAIT

Close