MUAMALAH

Kebijakan Pemimpin harus Berdasarkan Kemashlahatan

ilustrasi

Ada kaedah yang sangat popular di kalangan para ulama ushul, terkait dengan kebijakan pemerintah. Kaedah ini adalah

ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠح

Atau Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.

Kaedah ini sesungguhnya bermula dari pernyataan imam Syafii yang berbunyi:

ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ

Posisi seorang pemimpin itu bagi rakyatnya seperti posisi seorang wali bagi anak yatim.

Kaedah tadi juga banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah karya Imam Mawardi, al-Kharaj karya Abu Yusuf dan lain sebagainya.

Artinya bahwa seorang pemimpin, mempunyai hak untuk melakukan berbagai aktivitas politik, ekonomi dan lain sebagainya, namun dengan timbangan maslahat bagi rakyatnya. Jika keputusan pemerintah sudah diketuk palu, dengan melihat sisi maslahat tadi, maka sebagai rakyat wajib untuk taat.

Kaedah di atas sesungguhnya berasal dari firman Allah berikut:

ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻌﻤﺎ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺑﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali nasihat yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58)

Juga hadis Rasulullah Saw berikut ini:

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕَ، ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺒَﺮَﺍﺀِ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻲ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ : ” ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﻧْﺰَﻟْﺖُ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺔِ ﻭَﺍﻟِﻲ ﺍﻟْﻴَﺘِﻴﻢِ، ﺇِﻥِ ﺍﺣْﺘَﺠْﺖُ ﺃَﺧَﺬْﺕُ ﻣِﻨْﻪُ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺃَﻳْﺴَﺮْﺕُ ﺭَﺩَﺩْﺗُﻪُ، ﻭَﺇِﻥِ ﺍﺳْﺘَﻐْﻨَﻴْﺖُ ﺍﺳْﺘَﻌْﻔَﻔْﺖُ ”

Dari ishak dari Barak dia berkat,a Umar ibnu Khatab berkata kepadaku, ‘Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalm kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuinya. (Thabaqat Ibnu Saad)

Pemerintah berhak untuk mengangkat para menteri, menggunakan harta Negara untuk kepentingan masyarakat, membangun jalan tol, dan lain sebagainya demi rakyat. Dalam kondisi mendesak, seperti ketika keuangan Negara tidak mencukupi, menurut Imam Ibnu Hazm, iz ibnu abdussalam dan Imam haramain bahwa pemerintah boleh memungut pajak tambahan dari orang kaya. tindakan pemerintah tadi, dilihat dari sisi maslahat.

Hanya yang harus digarisbawahi di sini adalah makna maslahat itu sendiri. Maslahat di sini tentu saja sesuai dengan kaedah dalam ushul fikih yaitu maslahat dunia dan akhirat seperti tercantum dalam ilmu maqashid syariah.

Hal ini karena, terkadang seseorang menganggap bahwa sesuatu mengandung maslahat, namun menurut syariat tidak maslahat. Contoh, seumpama pemerintah menghalalkan atau melegalkan khamar, tentu harus ditolak. hal ini karena melegalkan khamar, meski menurut pemimpin dianggap maslahat, namun menurut syariat tidak maslahat. ia bahkan bertentangan dengan nas qat’iy yang jelas-jelas mengharamkan khamar.

Contoh lain, seumpama pemerintah melegalkan LBGT dengan alasan hak asasi manusia dan dianggap melindungi maslhat kaum minoritas yang punya kelainan prilaku. bisa jadi menurut sebagian manusia ia manfaat, namun bagi syariat ia sama sekali tidak bermanfaat. bahkan ia dianggap sebagai tindakan kriminal yang luar biasa. Pelakunya harus mendapatkan hukuman karena merusak moral masyarakat.

Tugas dari rakyat adalah selalu melihat kebijakan pemerintah secara kritis. Rakyat punya wewenang untuk melakukan pengawasan dan nasihat atau masukan kepada pemerintah jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat.

Prinsipnya, seperti yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam muqadimah dan Ibnu Taimiyah dalam siyasah syariyyah bahwa keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menjaga maslahat dunia dan akhirat. Jika tidak,bearti telah melenceng dari pemikiran politik Islam seperti yang telah digariskan para ulama. Wallahu alam.

Ustaz Reza Prima Matondang

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: