KOLOMOPINI

Menimbang Paradigma Baru PARMUSI

PARMUSI mengalami pergeseran paradigma. Dari politik an sich, bergeser ke paradigma baru: ‘connecting muslim’ berbasis dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Bicara tentang PARMUSI, kita pasti langsung teringat Partai Muslimin Indonesia. Sebuah partai Islam yang pada awal 1973 silam, bersama Partai NU, PSII dan PERTI, berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tetapi, Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan ternyata kini memiliki wajah baru. Dengan paradigma “Connecting Muslim”, PARMUSI memilih berkiprah dalam bidang dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan. “Menata, menyapa, membela”, demikianlah bunyi slogannya.

Ketua Umum PARMUSI Haji Usamah Hisyam mengatakan, paradigma baru PARMUSI ini tercetus Pasca-Muktamar III di Batam pada 11-13 Maret 2015 lalu. Diakuinya sebelum Muktamar III, kader-kader PARMUSI hanya berorientasi politik an sich, politik praktis dalam makna sempit yang melulu bicara soal kekuasaan.

Usamah memiliki sejumlah mengapa mesti lahir paradigma baru dalam tubuh organisasinya. Menurutnya, kebijakan ini diambil setelah melakukan pengkajian bahwa setelah puluhan tahun Indonesia medeka, ternyata bangsa ini masih menghadapi tiga masalah besar: kebodohan, kemiskinan dan perpecahan. PARMUSI ingin ikut andil mengatasi ketiga masalah tersebut.

Orientasi PARMUSI yang selalu berada di jalur politik dinilai tidak tepat untuk dapat memberikan jawaban dan kontribusi atas tiga persoalan bangsa di atas. PARMUSI akhirnya memutuskan diri untuk fokus pada peningkatan ukhuwah Islamiyah dengan empat program utama yakni dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Dunia politik, tentu tidak ditinggalkan begitu saja. Urusan politik diserahkan kepada masing-masing anggotanya. Sebagai organisasi, PARMUSI bertekad untuk melahirkan pemimpin Islam yang militan untuk bangsa dan negara, baik infrastruktur maupun suprasturktur politik di tiga lembaga: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Goal-nya, kata Usamah, menciptakan kepemimpinan sosial ekonomi pergerakan Islam.

Usamah kemudian menyebutkan kegiatan-kegiatan PARMUSI di bidang dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan itu. Di bidang dakwah, digelar workshop dakwah untuk kader-kadernya. Pada Ramadhan lalu 60 dai PARMUSI disebar ke daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal. Usaha mencetak para penghafal Quran juga dilakukan. Targetnya dalam satu tahun organisasinya dapat mencetak 256 orang hafiz Quran.

Usamah mengaku akan menopang program pemerintah, revolusi mental. PARMUSI memaknai slogan Jokowi itu sebagai revolusi akhlak mulia. “Kita lakukan pelatihan-pelatihan pada semua komponen agar memiliki akhlak mulia. Sebab persoalan yang muncul di masyarakat kita semua bermuara di akhlak,” tandasnya.

Untuk itu, PARMUSI menargetkan pada akhir 2018 di setiap kecamatan akan ada lima dainya. Harapannya dakwah akan menyebar di seluruh penjuru tanah air.

Pada sektor ekonomi, PARMUSI meluncurkan program Satu Kader Satu Produk (SKSP). Program ini dijalankan di wilayah-wilayah yang Islamnya minoritas, seperti Papua, Maluku dan NTT. Kader-kader PARMUSI diharap dapat menggerakkan ekonomi umat dengan sistem syariah.

Langkah riilnya, untuk membantu pembiayaan usaha, PARMUSI telah menjalin kerjasama dengan BRI Syariah. Kartu Tanda Anggota (KTA) PARMUSI dapat digunakan untuk transaksi di BRI Syariah, termasuk untuk kredit pembiayaan usaha.

Sementara pada sektor pendidikan, PARMUSI fokus pada pendidikan akhlak mulia dan tahfiz Quran. Menurut Usamah, jika masyarakat banyak yang hafal Alquran dan melaksanakan isinya, mereka akan menjadi umat yang cerdas. Sekaligus menjadi sebab turunnya keberkahan dan rahmat Allah Swt.

Sebagai catatan, gerakan dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan yang dilakukan PARMUSI ini, sejatinya selama ini telah dilakukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Entah kebetulan atau tidak, mantan Ketua Umum DDII KH Syuhada Bahri saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Dakwah PARMUSI (LDP). Syuhada dikenal dengan slogannya “Selamatkan Indonesia dengan Dakwah.” Secara historis, antara DDII dan PARMUSI memiliki persinggungan sejarah, sama-sama terlahir dari Masyumi.

Kilas Balik PARMUSI

Partai Masyumi yang didirikan dalam Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945 di Yogyakarta, akhirnya dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno pada 1960 dengan dalih tokoh-tokohnya terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Meski Masyumi terpaksa bubar, tokoh-tokoh Islam melalui Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) yang dibentuk pada Desember 1965 terus menjajaki upaya pendirian Partai Islam baru guna mewadahi aspirasi umat yang belum tersalurkan dalam suatu partai politik yang telah ada saat itu.

Setelah melalui rapat-rapat persiapan, pada 7 Mei 1967 terbentuklah Panitia Tujuh, antara lain: KH. Faqih Usman (Ketua), Anwar Harjono (Wakil Ketua), Agus Sudono (Sekretaris), Ny. RAB Sjamsuridjal, Marzuki Jatim, Hasan Basri, dan EZ Muttaqin (anggota-anggota). Panitia Tujuh inilah yang kemudian berhasil membentuk Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada 17 Agustus 1967.

Piagam pendirian PARMUSI ditandatangani oleh 16 ormas Islam ditambah dukungan 3 (tiga) ormas dari berbagai kalangan, yaitu organisasi dakwah yang berbasis massa, organisasi buruh, nelayan, seniman-budayawan, guru agama, organisasi muslim Tionghoa, organisasi wanita, serta organisasi mahasiswa dan pelajar. Artinya, di dalam PARMUSI bergabung beragam unsur atau elemen kaum muslimin Indonesia yang sebelumnya telah terorganisir dengan baik.

Kepengurusan pun disusun dan revisi terakhir dibicarakan dan diputuskan dalam rapat 14 Februari 1968 di Jalan Menteng Raya 58, Jakarta. Pendirian Partai Muslimin Indonesia lengkap dengan susunan pengurus disetujui Pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 70, tertanggal 20 Februari 1968. Terpilih dua orang aktivis Muhammadiyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum, yakni Djarnawi Hadikusumo dan Drs. Lukman Harun.

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik. Pada 5 Januari 1973 dilakukan fusi empat Partai Politik Islam, yaitu: Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai NU, Partai Islam PERTI, dan PSII ke dalam satu wadah partai politik Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Setelah bersama tiga Parpol Islam lainnya berfusi ke dalam PPP, maka warga PARMUSI di lingkungan PPP bernaung dalam wadah yang dikenal dengan Muslimin Indonesia (MI) yang merupakan jaringan yang bersifat longgar. Sebab baik secara organisatoris maupun sosio-kultural mereka kembali ke “habitat” ormas masing-masing.

Momentum reformasi 1998, digunakan oleh PARMUSI untuk melaukan evaluasi. Pasalnya, sejak melakukan fusi, kepemimpinan MI selalu berhimpit dengan kepemimpinan PPP. Alhasil, ketika kepemimpinan PPP berganti, MI sulit untuk melakukan konsolidasi. MI praktis stagnan. Mekanisme pergantian kepemimpinan melalui muktamar pun tidak berjalan.

Karena itulah sejumlah pimpinan, tokoh, dan aktivis MI muda melakukan terobosan, untuk mengadakan revitalisasi MI, khususnya yang berada di dalam PPP. Mereka kemudian mendeklarasikan ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada Ahad, 26 September 1999/ 16 Jumadil Tsani 1420H di Yogyakarta. Teks deklarasi ditandatangani 19 orang tokoh senior, seperti H. Faisal Baasir, H. Jusuf Syakir, Moh Husnie Thamrin, H. Bachtiar Chamsyah, H. Mudrick SM Sangidoe dan tokoh-tokoh lainnya.

Plus Minus Paradigma Baru

Dilihat dari sejarahnya, PARMUSI adalah kelompok atau gerakan politik. Oleh karena itu, jika belakangan PARMUSI –sebagai ormas- memilih sektor dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan sebagai bidang garapannya, adalah sebuah terobosan yang cukup radikal. Lazimnya, sebuah ormas yang mulanya bergerak di bidang non-politik berubah atau melahirkan parpol. PARMUSI sebaliknya, dari kelompok berorientasi politik menjadi ormas.

Perubahan paradigma ini mirip seperti yang dikatakan oleh Allahuyarham Muhammad Natsir, “Dulu kita berdakwah melalui politik, sekarang kita berpolitik dengan berdakwah.” Kalimat itu diucapkan Pak Natsir saat beliau mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai ajang beliau berkiprah dan berdakwah di masyarakat setelah pada zaman Sukarno partai Masyumi dibubarkan.

PARMUSI sadar, melulu berkutat di bidang politik tidak akan dapat berkontribusi besar dalam tiga persoalan yang dihadapi bangsa: kemiskinan, kebodohan dan perpecahan.

Karena itu paradigma “Connecting Muslim” yang diusung PARMUSI menjadi langkah maju. PARMUSI mengajak umat Islam Indonesia, baik yang belum tergabung dalam ormas tertentu maupun sudah, untuk bergabung bersamanya. Pun demikian, PARMUSI mempersilahkan kader-kadernya untuk aktif di partai manapun. Dengan cara seperti ini, PARMUSI akan lebih mudah diterima masyarakat. Perkembangan dan pengaruhnya di masyarakat juga akan lebih kuat.

Itu dari satu sisi. Sementara, jika dilihat dari sisi “Islam Politik”, langkah PARMUSI yang membebaskan kadernya untuk memilih partai, patut untuk direnungkan kembali.

Pertama, bila PARMUSI (ormas) merupakan revitalisasi dari PARMUSI (parpol) yang pernah bergabung dengan PPP, sementara PARMUSI dilahirkan oleh tokoh-tokoh Islam yang masih terkait dengan Masyumi, maka patut dibaca lagi tujuan didirikannya Masyumi yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Di sana tertulis “Terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju keridaan Ilahi.”

Artinya, PARMUSI adalah kelanjutan dari Masyumi yang bercita-cita untuk menerapkan syariat Islam, baik dalam kehidupan individu, masyarakat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cita-cita ini, tentu saja paling mungkin disuarakan oleh partai-partai yang berideologi Islam, bukan partai nasionalis apalagi nasionalis sekuler.

Kedua, di era sekarang klasifikasi partai Islam dan partai nasionalis seolah tak berlaku lagi. Faktanya, partai nasionalis juga mengklaim religius (Nasionalis-Religius), sementara partai Islam juga nasionalis. Semua berada di tengah (moderat), tidak berada dalam kutub yang saling berhadapan.

Jika hal ini ditambah dengan masuknya kader-kader ormas Islam, seperti PARMUSI, ke tubuh partai-partai nasionalis, tentu suara partai Islam akan terus tergerus. Dengan kondisi seperti ini partai Islam akan sulit menjadi partai yang besar sebagaimana Partai Masyumi yang pada Pemilu 1955 berada di posisi kedua dengan suara 20,9 persen dan hanya selisih 1,4 persen dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Jika partai Islam tidak menjadi partai besar, apalagi pemenang Pemilu, maka cita-cita formalisasi syariat Islam menjadi semakin jauh.

Ala kulli hal, jika PARMUSI ingin mewujudkan tujuan seperti yang dicita-citakan oleh Masyumi, langkah jitu yang saat ini dilakukan adalah terus memperbesar organisasi, melakukan rekrutmen kader, menggencarkan dakwah di masyarakat, membangun ekonomi umat dan meningkatkan taraf pendidikan mereka, sampai pada suatu saat muncul pemikiran untuk menjadikannya sebagai partai politik Islam kembali.

Ketua Umum PARMUSI saat ini, Usamah Hisyam, tidak menampik terjadinya kemungkinan ini. Ia tidak menutup kemungkinan PARMUSI akan melahirkan atau bahkan menjadi partai politik Islam. Hanya saja, menurut dia, saat ini belum tepat waktunya.

“Tugas utama kita adalah memperkuat dulu basis dakwah dengan misi menyatukan dulu umat Islam Indonesia. Karena kalau kita juga menjadi partai Islam, tetapi umat Islamnya belum paham tentang iman, Islam, dan ihsan, kita juga nggak akan dapat dukungan besar,” kata dia.

Sejatinya, dengan memegang tampuk kekuasaan, usaha untuk mengentaskan kemiskinan, menghapus kebodohan dan menghilangkan perpecahan niscaya lebih mudah dilakukan. Insyaallah.

[Shodiq Ramadhan]

Tags

ARTIKEL TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close