SURAT PEMBACA

Sengkarut Tata Kelola Transportasi Laut

Duka di Danau Toba belum juga beranjak pergi. Puluhan jasad manusia masih berada di dasar danau yang dingin. Terlelap dalam tidur panjang. Sebab dengan seribu alasan pemerintah telah menghentikan upaya pencarian puluhan korban. Sedih dan miris, mengingat begitu cepat pemerintah menyerah untuk menyelamatkan para korban dengan upaya yang belum maksimal.

Kini duka kembali menyapa Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal Motor (KM) Lestari Maju sengaja dikandaskan oleh sang nahkoda pada 3 Juli 2018 lalu.

KM Lestari Maju karam saat berlayar dari pelabuhan Bira Bulukumbang menuju pelabuhan Pamatata kabupaten Selayar. Diduga KM Lestari Maju tenggelam karena masuknya air ke dalam kapal karena lambung kiri kapal yang bocor karena cuaca buruk.

Foto para korban yang berusaha menyelamatkan diri di tengah hantaman ombak lautan pun viral di linimasa. Hati siapa yang tak trenyuh melihat seorang ibu dengan segala upaya menyelamat tiga nyawa. Walau nyawanya, nyawa anak dalam dekapannya, dan nyawa sebuah kehidupan baru dalam rahimnya, mesti berakhir dalam dekapan Malaikat Maut.

Menurut Kapolres Selayar, AKBP Syamsu Ridwan mengatakan tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 189 orang. Jumlah itu terdiri dari 34 orang penumpang meninggal dunia dan 155 orang lainnya selamat. Sementara terdapat 18 unit kendaraan roda dua, 14 unit kendaraan roda empat, 8 unit kendaraan golongan lima dan 8 unit kendaraan golongan 6 ikut ditelan gelombang (liputan6.com, 4/7/2018)

Dua peristiwa kecelakaan secara berurutan membuat transportasi laut kembali menjadi sorotan. Miris, mengingat wilayah Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, kapal laut adalah moda transportasi murah yang mau tak mau menjadi pilihan masyarakat.

Sayangnya carut marut pengelolaan transportasi laut masih menjadi PR besar yang harus segera disolusikan. Mengingat jumlah korban yang tidak sedikit. Bahkan kecelakaan kapal laut yang terus meningkat tiap tahun menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mencari solusi. Data terakhir mencatat 35 kasus kecelakaan kapal laut terjadi sepanjang tahun 2017 (KNKT, 2017).

Kapitalisme Sumber Sengkarut

Kapitalisme telah mendorong komersialisasi pada semua bidang termasuk moda transportasi. Perusahaan jasa transportasi massal dipandang sebagai sebuah usaha yang bertujuan mencari keuntungan materi semata.

Pengguna jasa transportasi diklasifikasi berdasarkan tingkat pendapatannya. Demi mendapatkan banyak keuntungan, perusahaan jasa transportasi telah menjerumuskan diri pada sikap diskriminatif dalam menyediakan jasa bagi semua kelas masyarakat.

Di sisi lain jasa transportasi yang aman dan nyaman memerlukan modal dan biaya operasional yang tinggi. Sementara itu, sebagai perusahaan yang berhadapan dengan masyarakat sebagai konsumen, keamanan dan kenyamanan transportasi ditawarkan sebagai komoditas yang harus ditebus oleh masyarakat dengan tarif yang tinggi. Akibatnya, keamanan dan kenyamanan dalam transportasi hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kelas atas.

Sementara masyarakat kelas bawah menikmati jasa transportasi yang hanya ala kadarnya, dengan taruhan nyawa sebab tingkat keamanan dan kenyamanan yang rendah dan kapasitas yang terbatas yang tidak memerlukan modal dan biaya operasional yang tinggi.

Kasus KM Lestari Maju adalah fakta nyata bagaimana perusahaan jasa transportasi menganggap enteng keamanan penumpang demi keuntungan materi. Penumpang yang kelebihan muatan dan kapal yang tak laik pakai menjadi bukti tak terbantahkan.

Tampak bahwa terjadi kesalahan paradigma dasar bahwa keamanan dalam transportasi massal hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang mampu menebusnya dengan uang, padahal keamanan dalam transportasi diperlukan oleh semua orang.

Kesalahan paradigma dasar ini sebab kesalahan sistemik akut bawaan kapitalisme dari rahim sekularisme.

Solusi Islam Membawa Mashlahat

Islam adalah akidah dan syariat yang paripurna yang diturunkan Allah Ta’ala untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Baik masalah individu maupun masalah kolektif tak terlepas dari aturan Islam. Dalam pandangan Islam, kepemilikan barang dan jasa terbagi menjadi tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara (An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, 1996).

Fasilitas umum merupakan bagian dari kepemilikan umum termasuk di dalamnya adalah transportasi. Kepemilikan umum adalah hak yang diberikan oleh syara’ kepada komunitas/umat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bersama-sama.

Barang atau jasa milik umum harus dikelola melalui peran negara agar hasilnya dapat dikembalikan untuk kepentingan umum. Kompensasi yang diberikan oleh negara dari hasil pengelolaan milik umum tidak berarti hanya berupa uang atau barang hasil olahan. Tapi juga dapat berupa pembiayaan negara terhadap pelayanan umum bagi kepentingan rakyat. Pelayanan umum ini dapat berupa pendidikan, kebersihan, dan kesehatan, atau juga jasa pelayanan umum yang lain seperti transportasi massal.

Sayangnya kepemilikan umum di negeri ini dikelola oleh pihak swasta. Sehingga kompensasi yang harusnya untuk mensejahterakan rakyat sebaliknya menjadi dilema yang menyengsarakan rakyat. Sebab pihak swasta bukan mengedepankan pelayanan, tetapi mencari keuntungan.

Kita lihat saja dari pelayanan transportasi dan infrastruktur yang disediakan, banyak alat transportasi baik darat maupun laut yang tidak laik pakai tetap dioperasikan. Padahal sarana transportasi yang tidak laik pakai dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi penyebab terbesar kecelakaan yang terjadi. Dari fakta tersebut dapat dikatakan pelayanan transportasi massal kita jauh dari baik.

Sedangkan indikasi pelayanan publik dapat dikatakan baik jika:

Pertama, sederhana (tidak ribet, tidak rumit dan tidak menyengsarakan rakyat). Kedua, cepat. Ketiga, profesional (urusan tersebut diserahkan kepada orang yang benar-benar mampu).

Maka adalah sebuah kezhaliman bagi masyarakat jika fasilitas umum seperti prasarana transportasi dikuasai secara perorangan atau segelintir orang (swasta). Seharusnya pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara untuk kemashlahatan umat.

Dalam sebuah hadits Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda, “Imam adalah (laksana) penggembala (pelayan) dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap urusan rakyatnya.”

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa menjadi kewajiban negara mengambil peran dalam pengelolaan transportasi massal termasuk transportasi laut. Sebab pelayanan transportasi merupakan fasilitas umum yang termasuk kepemilikan umum.

Dengan kewajiban negara untuk mengelolanya demi kemashlahatan umat, maka keamanan dan keselamatan dalam transportasi umum tidak akan diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian. Tapi atas dasar kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan publik kepada rakyatnya.

Tentunya dengan demikian, mutu jasa transportasi yang selama ini diskriminatif, menyengsarakan, dan membahayakan masyarakat akibat orientasi bisnis dapat dihindari. Hal ini hanya dapat terwujud jikalau Islam diterapkan secara komprehensif dalam seluruh lini kehidupan. Bukan dalam sistem bobrok kapitalisme yang justru memandang nyawa manusia dengan harga murah. Wallahu’alam bishshawwab.

Ummu Naflah
Member Akademi Menulis Kreatif

ARTIKEL TERKAIT

Close