SURAT PEMBACA

Di Bawah Rezim Anti Kritik, Rakyat tak Berkutik

Kejadian-kejadian dari kebijakan rezim Indonesia saat ini seolah membuat rakyat harus terus mengelus dada. Setiap hari selalu disuguhi dengan hal-hal yang tak lazim dilakukan oleh seorang penguasa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Nyatanya, rezim ini lebih memilih untuk menjadi pelayan dari orang-orang yang berkepentingan di sekitarnya. Segala kebijakan yang ditelorkan oleh rezim ini bukannya mensejahterakan justru membuat rakyat menjerit.

Sungguh miris, rezim penguasa ini membungkam kritik dan nasihat dari rakyaknya sendiri. Seperti yang dialami oleh Muhammad Said Sidu, yang diberhentikan dari jabatan komisaris BUMN. Pemberhentian Said Didu ini yang diketahui karena Said Didu mengkritik keras masalah Kebijakan Pemerintah divestasi saham freeport. Said Didu menuliskan dlam tweetnya soal pembelian saham, dapak lingkungan, pajak, hingga mengenai pengendali freeport. Said Didu juga mengkritik mengenai Freeport Mc Moran yang akhirnya dapat menghindar dari sanksi lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah.

Said Didu mengakui bahwa dirinya memiliki pandangan berbeda terkait akuisisi Freeport. Karena menurutnya terdapat potensi yang menimbulkan permasalahan bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam jangka pendek. Ia menilai Inalum tidak memiliki kecukupan dana untuk membayar utang baik pokok dan bunga. Karena untuk membeli 51% saham Freeport, Inalum sudah utang US$ 4 miliar. Lalu Inalum akan pinjam lagi untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah. Dengan kondisi seperti ini, pada 2019 Inalum berpotensi mengalami kesulitan keuangan.

Menurut Said Didu, dalam konteks transaksi pembelian 51% saham tersebut justru cenderung menguntungkan Freeport McMoRan. Seperti misalnya mendapatkan kepastian operasi hingga 2041, dapat uang tunai US$ 4 miliar dari penjulan 51% saham, mendapatkan kepastian pengelolaan tambang, mendapat Kepasatian pajak, denda atas kerusakan lingkungan hidup tidak dikenakan. Sementara, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan keuntungan maksimal dari pembelian Freeport. Maka Said melarang pemerintah untuk euforia sesaat (suara nasional.id).

Karean alasan-alasan yang dianggap bersebarangan dengan keputusan pemerintah tersebut, Said Didu akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Menurut Said Didu bahwa dia diberhentikan bukan karena kinerja tetapi karena tidak sejalan dengan menteri BUMN. Hal ini juga dibenarkan oleh Mentri BUMN mengenai alasan pemberhentian Said Didu karean berseberangan dengan pemerintah.

Kejadian ini menunjukkan bahwa rezim ini adalah rezim anti kritik dan pro asing. Sebab kritik tersebut dilontarkan untuk kebaikan masyarakat negeri ini, tetapi lebih memilih condomg pada kepentingan asing. Penguasa telah membungkam kritik dari masayakatnya sendiri. Bagi rezim kepentingan asing harus di atas kepentingan rakyat sendiri. Ini membuktikan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi adalah omong kosong.

Sangat jauh berbeda ketika sistem Islam diterapkan dalam kekhilafahan. Rakyat boleh mengkritik dan menegur penguasa, bahkan boleh ditujukan langsung kepada khalifah yang memimpin. Sehingga penguasa dapat memperbaiki diri dari kebijakan yang diambilnya untuk ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan Islam atau tidak.

1 2Laman berikutnya
Tags

ARTIKEL TERKAIT

Close
Close