SURAT PEMBACA

Impor Pangan, Jalan Pintas Tekan Harga

Setelah pemerintah beberapa bulan lalu mengimpor beras dengan angka yang cukup fantastis di tengah surplus beras di dalam negeri, kini akhirnya pemerintah kembali membuka keran impor jagung untuk pakan ternak. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jum’at (2/11) mengatakan kebijakan tersebut ditempuh untuk menekan harga jual jagung yang melesat di pasar. “Ada alokasi (jagung) untuk peternak kecil. Skemanya Bulog yang akan impor,” ujarnya. (CNN Indonesia, 2/11/2018).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menambahkan kebutuhan impor jagung berkisar 50 ribu hingga 100 ribu ton sampai akhir tahun ini. Jagung impor itu hanya untuk peternak mandiri dan akan dijual sesuai harga acuan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 58 tahun 2018 tentang penetapan harga acuan di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. “Jagung kan mahal. Jadi biar terjangkau, misalnya harganya menjadi Rp4 ribu sesuai harga acuan, maka diintervensikan,” ujarnya.

Dari pernyatakaan para Menteri diatas jelas bahwasannya kini para peternak tengah tercekik dengan harga jagung di pasaran yang kian melonjak, mengingat jagung merupakan bahan utama untuk membuat pakan ternak, sehingga untuk menekan harga jual jagung pemerintah kembali membuka keran impor jagung.

Namun disisi lain, menurut data Kementerian Pertanian produksi jagung nasional surplus alias kelebihan pasokan. Bahkan, Indonesia telah mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro menjelaskan Indonesia telah ekspor 380.000 ton. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 12,49% per tahun. Artinya periode 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktifitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS). (detikfinance.com, 3/11/2018).

Sementara dari sisi kebutuhan, berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebesar 15,5 ton Pk, terdiri dari: pakan ternak sebesar 7,76 juta ton PK, peternak mandiri 2,52 juta ton PK, untuk benih 120.000 ton PK, dan industri pangan 476 juta ton PK. Artinya Indonesia masih surplus sebesar 12,98 juta ton PK dari produksi jagung nasional sebesar 30.43 juta ton PK. Bahkan Indonesia telah ekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton,” kata Syukur dalam konferensi pers di Gedung Kementan, Jakarta, Sabtu (3/11/2018).

Bahkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan mengapa pemerintah harus melakukan impor sedang kita sedang surplus. Dia menyebutkan seharusnya pemerintah tak mengambil kebijakan impor, ia khawatir kebijakan itu akan dimanfaatkan oleh oknum pejabat. “Jadi jangan sampai impor digunakan sekedar untuk berburu rente,” ujarnya. (CNNIndonesia, 5/11/2018).

Kekhawatiran Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tanpa alasan mengingat sistem hari ini adalah sistem ekonomi neolib yang dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis laba dan meniscayakakan para kapital (pemilik modal) dapat memainkan harga yang nantinya akan mampu mendapatkan laba berlipat bagi mereka. Mengingat jagung juga merupakan bahan utama bagi para peternak yang mengantungkan nasib mereka pada hasil ternak tersebut, sehingga bila jagung mahal para peternak pun akan berusaha untuk membelinya.

Inilah salah satu rapor merah para penguasa dalam hal pendistribusian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana mereka selalu bergantung kepada para kapital (pemilik modal) dalam segala hal termaksud untuk menekan lonjakan harga di dalam pasar yang berujung impor. Padahal seharusnya mereka harus lebih memaksimalkan distribusi pangan yang tengah surplus di dalam negeri. Mereka harus mencari jalan keluar terbaik demi kesejahteraan rakyatnya dengan melihat data dan fakta, sehingga tidak terjadi berbagai problematika dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Namun inilah fakta dari sistem ekonomi kapitalis, pemilik modal lah yang berkuasa atas pasar dan dapat memainkan harga pasar sesuai dengan kehendaknya. Karena sistem ini berlandaskan atas aspek manfaat saja, sehingga apapun akan dilakukan untuk mendapatkan tujuannya walaupun hal tersebut mengorbankan orang lain, bahkan kesejahteraan rakyat. Sistem ini pun berbasis ribawi yang meniscayakan kehancuran bagi suatu negeri dan biang kerok dari segala problematika umat.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantara (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah : 275).

Hal ini jelas jauh berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan kepada syariat Allah dan prinsip utamanya adalah pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat keseluruhan tanpa pandang bulu. Bukan hanya dalam angka yang sifatnya normatif, tetapi kepastian hingga per individu terpenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam negara memiliki peran penting dalam hal pemenuhan kebutuhan rakyatnya termaksud dalam hal penyediaan bahan pakan ternak karena hal tersebut juga menyangkut kebutuhan rakyat nantinya. Negara juga memiliki tagungjawab dalam mengelola pasar sesuai dengan syariat Allah. Negara menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik dan tidak membiarkan adanya transaksi ribawi, penipuan, monopoli dan penimbunan yang nantinya dapat menguntungkan segelincir orang.

Rasulullah Saw bersabda, “Seorang imam (khalifah) memelihara dan mengatur urusannya terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, Rasulullah SAW telah mencontohkan yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai khatib untuk mencatat hasil produksi Khaibar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply dan demand bukan dengan kebijakan, apalagi impor.

Anas ra, menceritakan, “Harga meroket pada masa Rasulullah SAW, lalu mereka (para sahabat) berkata ya Rasulullah “Patok lah harga untuk kami”, maka beliau bersabda “Sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezeki. Aku sungguh ingin menjumpai Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutKu karena kesulitan dalam hal darah dan harta.” (HR at Tarmizi, ibnu Majah, Abu-Daud, Ad-Darimi, Ahmad).

Negara dalam Islam melakukan penjagaan dan pengelolaan pasar dengan baik, sehingga penetapan harga akan senantiasa terjaga. Negara juga memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyatnya, serta memaksimalkan pendistribusian hasil SDA secara merata hingga pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat secara keseluruhan dapat terpenuhi.

Inilah indahnya Islam yang telah terstruktur dalam segala aspek kehidupan. Yang terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya. Sehingga tidak ada jalan lain untuk mengapai kesejahteraan yang hakiki dengan tetap mempertahankan sistem ekonomi kapitalis yang terbukti menjadi biang dari karut marutnya kehidupan ini. Saatnya kita kembali kepada syariat Allah dengan menerapkan sistem Islam dalam segala aspek kehidupan tanpa terkecuali dengan biang khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam Bish-shawab.

Sitti Komariah, S. Pd. I
Komunitas Peduli Umat, Konda, Sulawesi Tenggara

ARTIKEL TERKAIT

Close