OPINI

Indonesia Step-Up Lewat Taat

Ibu Pertiwi terus bersusah hati. Masalah datang bertubi dari segala sisi. Alam mengamuk. Selat Sunda baru saja menggelegak diguncang anak Krakatau. Banten dan Lampung terimbas tsunami. Banyak korban jiwa berjatuhan. BNPB mencatat 492 jiwa tewas dan 16.802 orang mengungsi akibat tsunami Banten dan Lampung (banjarmasin.tribunnews.com/25/12/2018).

Padahal, duka akibat tsunami Palu maupun gempa di Lombok belum usai. Korban nyawa dan harta akibat keduanya tak tertanggungkan. Belum pula sembuh trauma mereka, tanah di Sukabumi dan Ponorogo pun terimbas longsor.

Bukan hanya alam yang sedang mengamuk di Indonesia. Masalahnya, kondisi perekonomian dan keuangan negeri ini pun ‘mengamuk’. Struktur ekonomi berbasis utang dan pajak yang diadopsi negeri kita sukses mencatatkan rekor utang sebesar Rp5.191 triliun untuk utang luar negeri per Juli 2018. Pada Agustus 2018, meroket lagi angka tersebut menuju Rp5.410 triliun (m.detik.com/17/10/2018).

Ketika utang negara makin menumpuk setinggi langit, bagaimana kabar perekonomian rakyat? Harga bahan pokok kian melambung, sementara mencari pekerjaan yang layak makin susah. Rakyat makin tersudut amukan krisis ekonomi saat orang yang diakui miskin negeri ini hanya berdaya beli sebesar Rp401.022 ber bulan. Apa yang bisa didapatkan oleh titel miskin mereka dengan uang sebesar itu sebulan, jika komoditas impor menggempur pasar kita sementara harga dolar tetap jumawa? (Rp14.096,5 per 14 Januari 2019). Lantas perut siapa yang digendutkan lewat utang ribuan triliun itu bila perut rakyat makin keroncongan?

Lagi-lagi orang kecil yang menjadi korban langsung berbagai bencana. Tak hanya alam, tak hanya ekonomi. Begitu pula kesehatan. Saat BPJS membuat berbagai peraturan yang mempersulit pasien darurat mendapatkan tindakan darurat hingga nyawa mereka melayang, siapa yang menjadi korban? Bahkan saat BPJS dinyatakan terancam bangkrut, kantong rakyatlah yang diperas lebih keras untuk membiayai pernyataan ‘hampir bangkrut’ itu. Sudahlah rakyat menanggung sendiri beban kesehatannya lewat premi yang dibayar per bulan, saat ada masalah dengan sistem pembiayaan kesehatannya rakyat pula yang menjadi korban amukannya.

Begitu pula pendidikan, telah menjadi bahan jual-beli antara lembaga pendidikan dengan rakyat. Semakin hari makin mahal. Padahal menjadi pintar adalah hak setiap manusia yang harusnya menjadi tanggungan pemimpin negara, bukan? Tak pelak pula masalah sosial yang melanda negeri ini. Kasus prostitusi 80 juta yang melibatkan artis yang terjadi akhir-akhir ini hanya titik kecil dari sekian banyak kerusakan moral dan sosial dalam masyarakat kita. Sebab zina dalam alam sekuler dianggap sebagai hak setiap manusia. Alih-alih dikriminalkan, malah menginspirasi banyak orang untuk mendapatkan banyak uang dengan mudah lewat jualan kemolekan.

Sudah saatnya kita hentikan semua bencana yang melanda negeri kita. Saatnya Indonesia step up, menaiki anak tangga tertinggi agar selamat dari arus kehancuran. Bukankah Allah SWT telah mengingatkan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan (kemaksiatan) manusia karena Allah menimpakan sebagian akibat perbuatan (kemaksiatan) mereka kepada mereka agar mereka kembali (ke jalan-Nya).” (TQS. Ar-Rum: 41).

Karena itu, sudah sewajarnya kita menyadari dan mulai memaklumi bahwa sumber segala bencana di negeri ini adalah kemaksiatan yang ramai ditebar di muka bumi pertiwi. Sampai hari ini, kita masih menjadikan kalam Allah hanya sebagai bacaan atau mantra pengusir setan. Isi Al-Qur’an tidak kita agungkan sebagai pedoman kehidupan. Padahal itulah sejatinya fungsi ayat-ayat Allah bagi kita, petunjuk bagi orang bertakwa (QS. Al-Baqarah: 2).

1 2Laman berikutnya
Tags

ARTIKEL TERKAIT

Back to top button
Close
Close