SURAT PEMBACA

Kemiskinan, Topik Menarik di Tahun Politik

Masalah kemiskinan selalu menjadi bahan utama debat pemilu, baik debat pilkada maupun debat capres. Para kandidat calon saling berlomba memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang melanda negeri. Tak heran jika mereka para kandidat calon saling mengungkap data dan fakta mengenai masalah kemiskinan. Menunjukkan sikap keprihatinan terhadap kemiskinan. Lantas apakah setelah menjadi pemimpin kemiskinan masih diperhatikan atau hanya sekedar perdebatan untuk mencari simpati?

Dalam tayangan TV swasta beberapa waktu lalu, saling serang antara dua kubu kandidat calon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Perdebatan seru antar tim sukses masing-masing calon membuat suasana menjadi panas. Mereka saling menunjukkan fakta pertumbuhan ekonomi saat ini, maupun periode pesiden sebelumnya. Tim sukses Prabowo-Sandiaga Gamal Albisandi membawa nama Presiden keempat Gus Dur saat berdebat soal data angka kemiskinan di Indonesia. Pernyataan tersebut membuat Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Deddy Sitorus geram, nada bicaranya meninggi dan tidak terima dengan apa yang disampaikan tim sukses Prabowo-Sandiaga. (kompasTV 26/10/2018).

Kemiskinan memang masih menjadi polemik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 1970 hingga 2018, tren angka kemiskinan cenderung menurun meski sempat naik di tahun 1996, 1998, 2002, 2005, 2006, 2013, 2015, dan 2017. Sementara angka terendah ditunjukkan pada data BPS bulan Maret 2018, yakni 9,82 persen dengan 25,95 juta penduduk miskin. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia angka kemiskinan berada di bawah 10 persen.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, menilai penggunaan data dengan tujuan politik tertentu memang tercium jelang tahun politik. Bentukan data pun bisa berbeda, tergantung pesanan yang punya kepentingan. Data ini dibungkus sedemikian rupa untuk mencari titik lemah dari kandidat lawan. Isu kemiskinan ini juga masih dianggap efektif mengenai masyarakat karena langsung dapat dirasakan masyarakat.

Kemiskinan seharusnya mendapatkan perhatian dan penangana khusus dari pemerintah. Bukan hanya sekedar makanan yang lezat dilahap saat menjelang pemilu. Ketika sudah mendapatkan kekuasaan mereka lupa akan janjinya untuk mengentaskan kemiskinan. Para kandidat calon hanya memanfaatkan kemiskinan sebagai sarana mendapatkan suara.

Pemimpin maupun calon pemimpin seharusnya menunjukkan sikap dan peran nyata mengurus rakyat. Bukan hanya memanfaatkan kelemahan rakyat untuk kepentingan mereka. Dan lagi ini terjadi ketika kapitalisme berkuasa. Memang tabiat kapitalisme membuat manusia tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya sendiri. Dari sini rakyat harus pandai menilai dan berfikir kritis, apakah solusi atas kemiskinan yang dijanjikan waktu kampanye sudah terealisasi atau hanya sekedar janji palsu saja? Faktanya belum ada perubahan yang signifikan pada masalah kemiskinan walaupun rezim telah berganti.

Islam telah menggariskan konsep kepemimpinan yang jelas bahwa penguasa adalah rain, pelayan rakyatnya. Melayani, dalam rangka merealisasikan aturan Islam dalam kehidupan. Termasuk menyejahterahkan hidup rakyat adalah tanggung jawab negara. Bukan hanya sekadar janji-janji tanpa realisasi itu sama saja dengan hoaks.

Septa Yunis
(Staf Khusus Muslimah Voice)

ARTIKEL TERKAIT

Close