LAPORAN KHUSUS

Merindukan Keadilan

Penegakan hukum di era Jokowi dinilai terburuk pasca reformasi. Hukum dijalankan sesuai kepentingan penguasa.

Indonesia adalah Negara hukum. Setiap warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada pengecualian bahkan pengistimewaan. Demikian konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, mengatur.

Fiat justitia ruat caelum. Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Demikian diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, seorang Gubernur Romawi pada 43 SM.

Namun faktanya, empat tahun pemerintahan Jokowi, penegakan hukum yang adil bagai panggang jauh dari api. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke kanan, tumpul kiri. Hukum ditegakkan terhadap aktivis gerakan Islam dan oposisi, sebaliknya hukum mandul saat pendukung rezim melakukan pelanggaran. Polisi sebagai aparat penegak hukum justru memfungsikan dirinya sebagai alat politik kekuasaan. Narasi-narasi hukum yang dibangun rezim bertentangan dengan akal sehat.

“Mereka yang tidak perlu melek hukum pun bisa punya pendapat yang sama, bahwa penegakan hukum terburuk setelah reformasi itu di zaman Jokowi ini,” ungkap Anggota Komisi III DPR Romo HR Muhammad Syafi’ie.

Buktinya?. Bertumpuk. Pangkal dari semua bentuk ketidakadilan rezim Jokowi ini dimulai dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu.
Kala itu Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Ia mengatakan dalam sambutannya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di Pilkada 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata karena ingin program itu terus dilanjutkan.

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak-Ibu,” katanya.

Rekaman video ini diunggah di saluran Pemprov DKI Jakarta. Pada 6 Oktober, seorang dosen lulusan Amerika Serikat, Buni Yani, mengunggah ulang video itu di akun Facebooknya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’. Maka meledaklah kemerahan umat, Ahok dinilai telah melakukan penistaan agama. Berbagai sikap, kecaman dan tuntutan dari tokoh-tokoh umat Islam disuarakan melalui media massa, tetapi tidak berpengaruh apa-apa.

Hingga pada akhirnya, gelombang unjuk rasa terpaksa dilakukan. Pada Jumat 14 Oktober 2016, massa berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa yang diikuti puluhan ribu orang itu dianggap angin lalu, tak ada tindakan apapun kepada Ahok.
Unjuk rasa kedua digelar lagi pada Jumat 4 November 2016 di depan Istana Negara. Diikuti lebih dari sejuta orang. Demo di depan Istana Negara ini diwarnai dengan penyerangan secara membabi buta oleh aparat kepada massa umat Islam usai Isya’ di depan Istana. Beberapa mobil polisi terbakar. Ratusan orang tumbang kena serangan gas air mata hingga harus dilarikan ke beberapa Rumah Sakit di Jakarta. Satu peserta unjuk rasa meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Pada 16 November, Ahok dijadikan tersangka. Tetapi, lagi-lagi, ia tidak ditahan. Ia malah dilindungi. Ahok tetap dengan pongah memamerkan arogansinya. Hingga pada akhirnya, umat Islam tetap menuntut tindakan hukum atas Ahok dengan melakukan aksi puncak, Aksi Super Damai 212 di Lapangan Monas Jakarta. Tujuh juta massa dari seluruh Indonesia memenuhi Lapangan Monas, Jl MH Thamrin, Jl Medan Merdeka Selatan, hingga arah Kwitang.

Penanganan hukum kasus Ahok inilah yang menjadi awal pemicu terjadinya tindak penegakan hukum yang tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas dam tajam ke kanan tumpul ke kiri.

Kriminalisasi Habib, Ulama dan Aktivis

Sepuluh aktivis ditangkap polisi, 2 Desember pagi sebelum pelaksanaan Aksi 212. Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Ahmad Dani, Brigjen (Purn) Adityawarman, dan kawan-kawannya, dituduh akan melakukan makar dengan memanfaatkan massa 212. Pada akhirnya tuduhan kepada 10 orang ini sama sekali tidak terbukti.

Sebagai catatan, rangkaian kasus hukum yang melibatkan Ahok terjadi pada musim kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, maju lagi sebagai Cagub dengan menggandeng Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebagai Cawagub. Dengan posisi ini, niscaya Ahok mendapat dukungan politik yang sangat kuat dari Presiden –yang merupakan kawannya–, Parpol pemenang Pemilu 2014 dan partai-partai pendukung rezim lainnya. Ditambah dukungan finansial yang sangat kuat dari kelompok taipan Sembilan Naga yang ingin bisnis mereka aman, termasuk Reklamasi Teluk Jakarta. Inilah yang membuat Ahok seolah-olah berada di atas angin.

Sungguh pun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia tidak ditahan. Ahok masih bisa kampanye dan mengikuti Pilkada. Dan anehnya suara pendukung Ahok di Jakarta juga masih besar. Pada Pilkada 15 Februari 2017, Ahok-Djarot mendapatkan suara 43 persen. Sementara lawannya, AHY-Silvi 17 persen dan Anies-Sandi 40 persen. Otomatis dua pasangan, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi harus mengikuti putaran kedua.

Di tengah persiapan putaran kedua Pilkada DKI inilah, Polisi menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Al Khaththath (MAK). MAK ditangkap di sebuah hotel di kawasan Bunderan HI, pada Jumat dini hari 31 Maret 2017. Siang harinya, MAK direncanakan memimpin Aksi 313 menuntut pemberhentian Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

19 April 2017, putaran kedua Pilkada DKI berlangsung. Hasilnya, Ahok-Djarot kalah telak. Pasangan nomor urut satu itu hanya memperoleh suara 42 persen, sementara pasangan nomor urut tiga, Anies-Sandi, mendulang 58 persen suara.

Bagai jatuh tertimpa tangga. Sudahlah kalah telak dalam Pilkada, dalam sidang kasus penistaan agama, Ahok juga divonis bersalah. Pada sidang putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Ahok diputuskan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dan divonis dua tahun penjara. Selesailah Ahok dengan kekalahan beruntun.

Kondisi inilah rupanya yang tidak disukai oleh rezim penguasa. Karena itu serangan balik pun dilakukan. Dimulailah babak baru kriminalisasi terhadap habib, ulama dan aktivis Islam.

Pasca Aksi 212 yang berlangsung dengan tertib dan aman, sejatinya upaya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh penggerak aksi sudah dilakukan. Ketua GNPF MUI, Ustaz Bachtiar Natsir, dibidik dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri. Ini adalah kasus mengada-ada, sebab dana yang masuk ke rekening YKS yang digunakan untuk pembiayaan Aksi 212 adalah sumbangan dari umat Islam secara suka rela. Panitia Aksi Bela Islam 212 hanya meminjam rekening yang dimiliki YKS untuk menerima donasi dari umat Islam.

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga jadi korban kriminalisasi. Munarman ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari pendiri dan pembina Yayasan Sandi Murti, I Gusti Agung Ngurah Harta. Ia dilaporkan atas pernyatannya saat beraudiensi dengan redaksi Harian Kompas di Jakarta, Juni 2016. Munarman ketika itu menuding media massa tersebut tidak berimbang saat memberitakan isu hukum Islam.

“Kompas tidak pernah mengkritik pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang salat Jumat, enggak pernah ada kritik dari Kompas, bertahun-tahun itu sudah kita saksikan,” ujar Munarman dalam video di Youtube berjudul ‘FPI datangi dan tergur Kompas terkait framing berita antisyariat Islam’. Kalimat Munarman inilah yang dituding sebagai “penodaan agama”.

Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath turut menjadi korban kriminalisasi. Penangkapan terhadap MAK pada 31 Maret 2017 terasa janggal karena tuduhannya adalah makar. Lucunya, Polisi menuduh MAK akan melakukan makar dengan menduduki Gedung DPR dengan cara melalui gorong-gorong. Ia akhirnya dibebaskan pada 12 Juli 2017 tanpa proses hukum apapun setelah tiga bulan tiga belas hari ditahan di Mako Brimob dan Polda Metro Jaya.

Bapak Reformasi sekaligus mantan Ketua MPR HM Amien Rais adalah salah satu tokoh yang aktif terlibat dalam Aksi Bela Islam. Belakangan Amien didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212. Pada Juni 2017, nama Amien Rais disebut jaksa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menerima aliran dana sebesar Rp600 juta dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Upaya kriminalisasi terhadap Amien Rais gagal karena majelis hakim perkara korupsi mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, aliran uang Rp600 juta ke Amien tidak dapat dipastikan berasal dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Buffer Stock anggaran Kementerian Kesehatan 2005.

Kriminalisasi paling fenomenal adalah yang dilakukan kepada Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI (Kemudian berubah menjadi GNPF Ulama) Habib Muhammad Rizieq Syihab. Habib Rizieq tidak hanya dituduhkan satu kasus, tetapi belasan. Imam Besar FPI itu sampai berkelakar, dirinya menginjak semutpun bakal dilaporkan ke polisi.

Dari belasan tuduhan yang dilontarkan kepada Habib Rizieq, yang paling fenomenal adalah kasus chat fitnah. Sebab kasus ini masuk dalam perkara pornografi. Lucunya, Habib Rizieq sebagai korban adanya chat fitnah tersebut justru yang dijadikan sebagai tersangka.

Habib Rizieq juga menghadapi tuduhan penghinaan Pancasila di Polda Jawa Barat. Laporan Sukmawati Soekarnoputri itu didasari video ceramah Habib Rizieq di hadapan anggota FPI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada 2011. Oleh polisi kasus ini dihentikan alias SP3 sebab tidak cukup bukti.

Bukan hanya kepada Habib dan Ulama, upaya kriminalisasi juga dilakukan kepada aktivis-aktivis 212. Jonru dan Asma Dewi divonis dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Alfian Tanjung dipenjara karena dituduh telah melakukan fitnah kepada Jokowi-Ahok sebagai antek PKI.

Buni Yani, pengunggah video Ahok yang menista Alquran, tak luput dari sasaran kriminalisasi. Ia divonis 1,5 tahun penjara dengan tuduhan melakukan tindak pidana informasi transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum, mengubah, menambah serta mengurangi isi dan menghilangkan suatu informasi elektronik yaitu dokumen elektronik milik orang lain. Meski divonis penjara, Buni Yani tidak ditahan karena tidak ada perintah eksekusi.

Musisi Ahmad Dani, yang belakangan menjadi kader Partai Gerindra, juga menjadi korban kriminalisasi. Ahmad Dani sebelumnya turut ditangkap dengan tuduhan makar pagi hari sebelum Aksi 212. Dani dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dalam kasus persekusi atas dirinya. Dani yang dipersekusi, dia pula yang djadikan tersangka.

Selain status tersangka atas ujaran kata “idiot” di Surabaya, Dhani saat ini tengah menjalani sidang di PN Jakarta Selatan atas kasus ujaran kebencian melalui akun Twitter. Ia ditersangkakan atas kalimat cuitannya, “para pembela penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi muka nya.”

Terbaru, bentuk ketidakadilan dipertontonkan, bukan saja oleh polisi tetapi juga pemerintah. Peristiwa pembakaran bendera Tauhid oleh anggota Banser di Limbangan, Garut, Jawa Barat, Senin 22 Oktober lalu. Polisi dan pemerintah nampak sekali melindungi pelaku dan organisasi induk pelaku.

Pendukung Rezim Aman

Sama-sama melakukan pelanggaran dan dilaporkan pula ke Polisi, ternyata perlakuan berbeda dialami oleh para aktvivis pendukung rezim. Mereka aman, tak tersentuh hukum.

Ahok yang semestinya menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga kini tetap mendekam di Mako Brimob.

Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI melakukan ujaran SARA terhadap partai-partai politik oposisi. Viktor menuduh empat parpol, yakni Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS pro-khilafah dan intoleran. Bareskrim Mabes Polri tidak meneruskan laporan atas Viktor karena dinilai anggota DPR itu memilki hak imunitas. Viktor sekarang menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Bony Hargen, relawan Jokowi yang diangkat sebagai Pengawas Kantor Berita ANTARA, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh politisi Partai Demokrat Didi Irawadi. Didi melaporkan Boni Hargens atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Saat itu Boni menuduh Aksi Bela Islam 4 November 2016 didanai uang hasil korupsi pemerintahan berkuasa 10 tahun yang lalu. Taka ada kabar ujung kasus ini.

Demikian pula laporan-laporan terhadap aktivis pendukung rezim. Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda. Nama-nama itu tak tersentuh hukum. Aman. Bukan hanya mereka, komika-komika pendukung rezim yang melakukan penistaan terhadap Islam juga masih bebas berkeliaran.

Karena itu, tidak salah bila masyarakat menyebut rezim ini tidak adil. Mereka masih terus merindukan datangnya keadilan. 2019 Ganti Presiden adalah harapan masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

[shodiq ramadhan]

ARTIKEL TERKAIT

Close