#Pemilu 2019NASIONAL

MUI: Penyelenggara Pemilu Harus Independen, Imparsial dan Profesional

Jakarta (SI Online) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta seluruh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap independen, imparsial, dan profesional. Selain itu MUI juga meminta mereka responsif, transparan dan akuntabel.

“Agar dapat terselenggara pemilu yang demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas dan bermartabat sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, gembira, dan tanpa adanya tekanan dan paksaan,” kata Wakil Ketua Umum MUI Buya Zainut Tauhid Sa’adi saat membacakan tausiyah MUI tentang Pemilu Serentak 2019 di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Selasa (09/04/2019).

MUI juga berpesan agar Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya secara independen dan imparsial sehingga keputusan yang muncul sesuai dengan yang seharusnya.

Bila sewaktu-waktu ada kecurangan, MUI mendorong peserta pemilu menggunakan mekanisme hukum yang telah tersedia untuk mencari keadilan. Misalnya dengan melaporkan dugaan kecurangan pemilu kepada Bawaslu. Begitupula bila ada dugaan pelanggaran kode etik, bisa melaporkannya kepada DKPP.

“Apabila ada dugaan pelanggaran peraturan pemilu agar diajukan ke Bawaslu, apabila ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu agar diadukan ke DKPP,” paparnya.

“Demikian pula perselisihan hasil pemilu hendaknya diajukan ke MK,” imbuhnya.

Kepada TNI/Polri, MUI mendorong keduanya untuk menjalankan tugas menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 agar berjalan lancar, tertib, dan aman. Sebab pelaksanaan tugas TNI dan Polri yang optimal dinilai aka sangat membantu warga masyarakat mendatangi TPS dalam suasana senang, gembira, dan suka cita.

“Pimpinan dan aparat TNI dan Polri sebagai alat negara dan ASN sebagai abdi negara hendaknya dapat bersikap netral, tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu,” kata Zainut.

Sementara itu, kepada peserta pemilu seperti partai politik, calon anggoa legislatif, calon presiden, calon wakil presiden, beserta tim pendukungnya diharapkan tidak melakukan pelanggaran pemilu seperti politik uang (risywah siyasiyah) maupun kampanye hitam.

1 2Laman berikutnya
Tags

ARTIKEL TERKAIT

Back to top button
Close
Close