NASIONAL

Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Gerakan Pemberontak Separatis Papua

Jakarta (SI Online) – Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, Fadli Zon secara tegas mengecam dan meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap gerakan separatis Papua Merdeka yang telah melakukan penembakan terhadap 31 pekerja di Nduga, Papua, pada Ahad 2 Desember lalu.

“Pertama saya ungkapkan belasungkawa atas tewasnya 31 pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Papua. Saya mengecam keras peristiwa tersebut,” ungkap Fadli dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 5 Dsember 2018.

Menurut Wakil Ketua DPR yang membidangi Politik dan Keamanan itu, penembakan itu bukan lagi bisa disebut hanya sebagai tindakan kriminal. Ia menyebut sebagai gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror. “Mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada kelompok kriminal,” ungkapnya.

Fadli mengritik pemerintah yang dinilainya telah gagal memberangus kelompok pemberontak serta menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. “Ada kesan pemerintah tak berdaya atau membiarkan gerakan separatis ini bebas merajalela.”

Dalam catatan Fadli, peristiwa penembakan pekerja ini bukan yang pertama. Sebelumnya tahun lalu ada penyanderaan oleh teroris separatis ini pada November 2017. Pernah terjadi penembakan terhadap 4 pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa ini, perlu respon tegas dari pemerintah. Jangan ada negosiasi lagi, sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulkan korban.

Secara teknis, lanjut dia, peristiwa ini menegaskan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. Papua memiliki medan khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua. Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).”

“Selain bersenjata, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar propaganda dan diplomasi internasional. Mereka menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Counter dari pemerintah sangat minimalis,” ungkapnya.

Fadli mencontohkan, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka. Sementara kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif.

“Upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional. Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Tak bisa lagi dipandang sebelah mata,” pungkasnya.

red: shodiq ramadhan

ARTIKEL TERKAIT

Close