SURAT PEMBACA

Polemik Perpres TKA: Antara Cinta Atau Khianati Bangsa?

Polemik Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) terus bergulir karena menuai penolakan. Perpres yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 itu disebut mempermudah jalan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.

Penolakan tersebut datang dari kalangan buruh hingga para wakil rakyat. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat penerbitan Perpres tersebut salah arah dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Fadli lalu mewacanakan pembuatan pansus di DPR.

Senada dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah juga punya pandangan yang sama. Fahri mendukung pembentukan pansus angket karena polemik tenaga kerja asing ini ini diduga melanggar UU Ketenagakerjaan itu sendiri.

Dari kalangan buruh, Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto pun angkat bicara sejatinya Perspres yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah tenaga kerja lokal, karena Indonesia dibanjiri TKA.

Seskab Pramono Anung berbeda pendapat menyikapi polemik Perpres TKA, menurutnya Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk mempermudah administrasi TKA level manajer ke atas, bukan untuk memudahkan TKA masuk Indonesia. Dia menduga isu TKA ini ‘digoreng’ di tahun politik menjelang Pilpres 2019. Jokowi memang akan maju lagi di Pilpres 2019 mendatang (detik.com, 19/4/2018).

Banjir TKA adalah Fakta

Terlepas dari polemik Perpres TKA tersebut, adalah sebuah fakta bahwa saat ini Indonesia dibanjiri TKA. Komisioner Ombudsman, Laode Ida dalam jumpa pers di gedung Ombudsman, mengatakan derasnya arus masuk TKA, khususnya dari China, masuk ke Indonesia. Sebagian besar dari TKA tersebut adalah unskill labour.

Laode mengungkapkan TKA tersebut ditemukan banyak bekerja sebagai buruh kasar, seperti sopir angkutan barang. TKA tersebut banyak ditemukan di Morowali, Sulawesi Tengah.

Temuan tersebut didasari investigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan TKA di Indonesia yang dilakukan pada Juni-Desember 2017. Investigasi dilakukan pada 9 provinsi di Indonesia (detik.com, 26/4/2018).

Banyaknya TKA dari Tiongkok di Moriwali juga disoroti oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, terkait insiden jatuhnya helikopter di Morowali baru-baru ini. Manajemen PT IMIP, perusahaan yang menyewa helikopter tersebut, menyatakan mereka mempekerjakan sekitar 3.000 warga Tiongkok di antara 21 ribu warga Indonesia.

Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat, jumlah tenaga kerja asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari China (cnnindonesia.com, 7/3/2018).

Peningkatan TKA yang masuk ke Indonesia berdasarkan data di atas adalah suatu hal yang tak tak terbantahkan. Faktanya jumlah TKA yang masuk ke Indonesia bisa saja lebih dari itu. Menjadi rahasia publik, banyak TKA ilegal masuk ke Indonesia dengan modus menggunakan visa kunjungan wisata.

Tapi sayangnya, banjir TKA ilegal yang masuk ke Indonesia, seolah-olah tak dianggap sebagai ancaman serius bagi negara. Apatah lagi pemerintah seperti tak ambil pusing dengan kasus TKA ilegal yang mayoritas dari Tiongkok, terbukti tak ada langkah nyata menyikapi banjir TKA ilegal ini.

Kebijakan Pro Asing Bukti Khianati Bangsa

Perpres TKA adalah satu dari banyaknya kebijakan pemerintah yang pro asing. Di tengah makin susahnya rakyat mencari lowongan kerja, pemerintah justru membuka lebar pintu masuk bagi TKA. Maka, jangan heran jika publik menilai pemerintah terkesan mengistimewakan para TKA ini.

Tak berhenti di situ saja perlakuan istimewa pemerintah terhadap asing. Diketahui publik bahwa pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan mendatangkan 200 dosen asing ke Indonesia untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan tinggi di Tanah Air.

Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, para dosen tersebut akan menerima gaji antara 3.000 hingga 5.000 USD atau setara Rp39 juta-Rp65 juta (kurs Rp13.000). Wow, luar biasa ketimpangannya dengan gaji dosen lokal yang hanya di kisaran 3-5juta saja.

Setelah asing diizinkan memiliki properti di Indonesia, kini asing pun semakin nyaman mencari nafkah di negeri ini. Makin lengkap sudah penjajah asing di negeri ini. Lama-lama dapat saja terjadi, asinglah yang akan berdaulat atas negeri ini. Terbukti makin banyak kebijakan pemerintah yang pro asing dan pro kapitalis lahir dari pemerintah.

SDA dikuasai asing, lapangan kerja dikuasai asing, tanah dan gedung dikuasai asing, lalu apa yang dikuasai rakyat? Katanya rezim pro rakyat, tapi faktanya khianati rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang syarat akan kepentingan dan keberpihakan kepada asing. Katanya cinta NKRI, tapi faktanya aset negara, kesempatan kerja bahkan tanah dan bangunan diberikan kepada asing. Lalu mana buktinya cinta kepada NKRI?

Akhiri Polemik TKA dengan Islam Kaaffah

Polemik TKA tentu tidak akan terjadi jikalau Islam diterapkan atas negeri ini. Pemerintah pun tak akan mudah mengeluarkan Perpres TKA jikalau mau mengambil Islam sebagai solusi.

Dalam pandangan Islam tenaga kerja asing adalah penduduk asing yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu, pertama warga negara kafir harbi, baik nyata atau tidak dalam memerangi kaum muslimin. Kedua, warga negara kafir mu’ahad, yaitu negara yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dan secara nyata tidak memerangi atau tidak sedang berperang dengan kaum muslimin.

Warga negara asing yang merupakan kafir harbi fi’lan misal Amerika, Cina, Israel dan Rusia, keberadaan mereka di wilayah negara hanya boleh untuk mempelajari Islam saja, bukan untuk berdagang atau bekerja. Mereka masuk juga menggunakan visa khusus atas izin negara. Karena itu mereka tidak boleh melakukan aktivitas di luar mempelajari Islam. Jika terbukti melakukan aktivitas di luar mempelajari Islam, seperti berdagang atau bekerja, apatah lagi melakukan misi mata-mata. Maka dapat dideportasi, dipenjara atau sanksi lain yang dianggap tepat oleh hakim.

Sedangkan warga negara asing kafir harbi hukman, baik yang terikat perjanjian, maupun bukan, misal seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam memerangi Islam dan kaum Muslim, maka mereka boleh keluar masuk wilayah negara tanpa visa khusus. Terkait boleh dan tidaknya mereka berdagang atau bekerja, dikembalikan pada klausul perjanjian yang telah disepakati. Tapi tetap negara akan bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran atau tindakan kriminal di wilayah negara.

Cinta NKRI, Akhiri Dominasi Asing!

Kebijakan Islam terhadap TKA tersebut hanya akan berhasil jikalau Islam diterapkan dalam institusi Khilafah.Khalifah sebagai kepala negara dan pemerintahan akan menjadi perisai dalam melindungi kepentingan rakyatnya.

Kebijakan pro asing di mana negara memfasilitasi masuknya TKA ke dalam negeri dan mengizinkan tanah dan properti dikuasai asing, bahkan aset dan SDA negara dikuasai asing, tak akan pernah dijumpai jika Islam diterapkan.Kebijakan seperti itu jelas tak akan pernah dilakukan oleh Khalifah karena jelas-jelas akan mengancam kedaulatan negara, baik dalam aspek keamanan, daya beli, daya saing ekonomi, lapangan pekerjaan mau pun yang lain. TerIebih lagi, ketika warga negaranya sendiri membutuhkan lapangan kerja karena seharusnya lapangan kerja itu menjadi hak mereka, bukan untuk diserobot oleh warga negara lain.

Inilah bukti cinta sejati ketika seorang pemimpin mampu menjaga dan melindung aset dan SDM negara sebagai amanah dari rakyat. Dan digunakan seluruhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Inilah cinta yang didambakan oleh umat terhadap pemimpinnya. Cinta karena tunduk terhadap aturan Al-Khaliq yang Maha Pencipta.

Cinta inilah yang akan mendorong Khalifah mencabut habis dominasi asing lewat neoliberalisme dan neokapitalisme-nya, serta menggantinya dengan sistem Islam yang paripurna. Sistem yang lahir dari akidah Islam yang bersumber langsung dari Zat yang Maha Tinggi dan Maha Pembuat Aturan, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Maka, adalah sebuah keniscayaan bagi seorang muslim hidup dalam naungan Khilafah. Janji Allah Ta’ala yang senantiasa dirindukan bagi setiap muslim yang sadar betul bahwa hari ini umat tengah ditimpa kezaliman akibat diterapkannya sistem bobrok buatan manusia. Allahu’alam bishshawwab.

Ummu Naflah
Penulis Bela Islam

ARTIKEL TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker