SURAT PEMBACA

Vonis Receh Pembakar Bendera Tauhid

F dan M, pembakar bendera berkalimat tauhid yang disebut polisi bendera HTI telah disidang. Keduanya dikenai tindak pidana ringan (Tipiring). Majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 hari penjara dan denda Rp 2 ribu.

Sidang digelar di PN Garut, Jalan Merdeka, Tarogong Kidul, Senin (05/11/2018). Majelis hakim Hasanudin membacakan putusan sekitar pukul 12.50 WIB (detik.com, 5/11/2018).

Speechless. Begitulah tanggapan penulis membaca berita tersebut. Linimasa pun diramaikan dengan berbagai tanggapan tentang vonis receh tersebut. Mengingat pembakaran bendera tauhid bukanlah kasus ecek-ecek.

Vonis receh pembakar bendera tauhid, 10 hari penjara dan denda 2 ribu rupiah. Harga yang sangat murah untuk pembakar bendera tauhid. Bahkan lebih murah dari harga gorengan berita ala rezim anti Islam.

Sungguh makin tampak jelas wajah rezim ini. Aksi Bela Tauhid hingga jilid 2, faktanya tak mampu menundukan kebenaran di hadapan rezim ini. Bahkan opini bahwa bendera Tauhid milik ormas tertentu, sampai hari ini terus diyakini dan dihembuskan rezim ini.

Maka tak heran bila salah satu tuntutan Aksi Bela Tauhid 211 yaitu meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bukan bendera ormas apapun sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapapun (suara-islam.com, 2/11/2018), ditolak oleh pemerintah.

Sebab menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah tak perlu memberikan pengakuan khusus terhadap bendera tauhid. JK menganggapnya sebagai bagian dari kepercayaan (tempo.co, 2/11/2018).

Miris dan ironis. Opini sesat ini bahkan didukung oleh aparat dan pejabat negara. Kini, opini ini menampakan hasilnya. Vonis receh pembakar bendera tauhid menodai ketidakadilan di lembaga hukum negeri ini.

Apatah lagi keduanya dikenai pasal 174 tentang Ketertiban Umum. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana ringan yaitu melanggar Ketertiban Umum. Sebab membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Menanggapi vonis receh ini. Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, mengaku sangat kecewa dengan vonis 10 hari penjara dan denda Rp 2.000 untuk dua pelaku pembakar bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat. Masih menurutnya, vonis tersebut abal-abal, dagelan dan sangat tidak adil. Seharusnya mereka dikenakan pasal penodaan agama (hidayatullah.com, 6/11/2018).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjen LBH PELITA UMAT, Chandra Purna Irawan, SH.,MH. dalam akun Facebooknya, 5/11/2018. Menurutnya melihat fakta hukum yang ada, maka sepatutnya pelaku pembakaran tersebut dikenakan pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penistaan agama.

Masih menurut Chandra, barang siapa yang melakukan di muka umum menampakkan perasaan dan perbuatan yang pada pokoknya menistakan atau melecehkan simbol agama Islam maka sama saja telah melecehkan agama tersebut. Terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan tampak tanpa rasa bersalah dengan diiringi lag-lagu. Apatah lagi bendera yang dibakar jelas Ar-Rayah, panji Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan umat Islam yang sangat diagungkan dan dimuliakan.

Chandra menduga penetapan tersangka dan vonis menggunakan pasal 174 KUHP, penegak hukum telah melakukan ‘Rechtspolitiek’ yaitu kebijakan hukum hanya untuk meredam gejolak yang terjadi di masyarakat jika pelaku tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Lagi dan lagi rezim tak berpihak pada umat Islam. Beginilah gambaran nyata hukum ala demokrasi. Ibarat timbangan yang berat sebelah. Ringan kepada pihak yang pro rezim. Dan berat kepada pihak yang vokal terhadap rezim.

Apatah lagi melihat kasus ini menyangkut Islam dan umatnya. Berbagai narasi jahat dihembuskan untuk mengadu domba dan memecah belah umat. Berbagai upaya dilakukan untuk menghadang gelombang Aksi Bela Tauhid.

Beginilah wajah bobrok demokrasi. Sungguh demokrasi bukan wadah bagi kaum muslimin mendapat keadilan. Sebaliknya kaum muslimin jadi tumbal ketidakadilan demokrasi. Diamnya penguasa terhadap kasus ini, juga menjadi bukti bahwa penguasa tak berpihak kepada Islam dan umatnya.

Inilah fakta yang terpampang nyata, buah dari diterapkannya sistem buatan manusia yang lemah dan cacat. Ketidakadilan dan ketimpangan di hadapan hukum dipertontonkan hampir setiap hari.

Maka, wahai penguasa dan aparat, ketidakadilan pada Islam dan umatnya adalah sebuah kezaliman. Maka berbuat adillah terhadap kasus ini. Karena adil mendekatkan kalian kepada takwa. Dan ingatlah bahwa Allah Ta’ala telah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…” (TQS. an-Nisa ayat 135).

Tapi jika keadilan tidak dapat diperoleh untuk Islam dan umatnya. Mengutip perkataan Ketua Presidium 212, Slamet Maarif, “Kami akan terus berjuang untuk kibarkan jutaan bendera tauhid panji Rasulullah di negeri ini!”

Ya, jangan salahkah kami jika gelombang massa Aksi Bela Tauhid akan jauh lebih besar lagi. Kami akan hitam putihkan Sabang hingga Merauke dengan Al-Liwa dan Ar-Rayah. Hingga musuh-musuh Allah Ta’ala takut karenanya!. Wallahu’alam bish shawwab.

Ummu Naflah
Penulis Bela Islam

ARTIKEL TERKAIT

Close